MANGUPURANEWS – GIANYAR, Penguatan peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai fondasi ekonomi krama adat Bali kembali ditegaskan melalui Diskusi Nasional 2025 yang digelar Kantor Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali bersama Forum Media Peduli LPD. Kegiatan berlangsung di Gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar, Senin (29/12/2025).
Diskusi nasional ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola LPD, desa adat, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat luas, guna merumuskan langkah penguatan LPD di tengah tantangan modernisasi sistem keuangan.
Mengusung tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali”, acara dibuka secara resmi oleh I Made Mahayastra. Hadir sebagai narasumber sejumlah tokoh kompeten, di antaranya Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan, Kabid Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali Kadek Doni Raditya, akademisi Prof. Raka Suardana, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana.
Usai membuka kegiatan, Bupati Gianyar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap LPD. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah pelaksanaan audit tahunan LPD dengan dukungan pendanaan pemerintah daerah.
“Diskusi akhir tahun ini sangat penting. Kami membawa konsep pembentukan tim auditor yang dibiayai pemerintah dan dihibahkan ke LPD untuk melakukan audit setiap tahun. Jika konsep ini diterima, Gianyar siap menjadi kabupaten pertama yang melaksanakannya. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa berjalan,” ujarnya.
Dari sisi peran media, Ketua PWI Bali Persatuan Wartawan Indonesia Bali I Wayan Dira Arsana mendorong insan pers agar mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan ekonomi Bali melalui pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan konstruktif.
“Pers akan tetap menjadi mitra pemerintah. Ke depan, pers harus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali melalui informasi yang mencerahkan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya LPD kembali meneguhkan jati diri di tengah derasnya arus modernisasi lembaga keuangan.
“LPD perlu mulat sarira, mengenali kembali identitasnya. LPD ini lembaga berbasis adat, bukan lembaga kapitalis murni,” tegasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait suku bunga, ia menilai kekuatan utama LPD terletak pada pendekatan emosional berbasis kearifan lokal yang tidak dimiliki lembaga keuangan modern.
“Di LPD ada nilai yang berbeda. Pendekatan emosional ini yang harus dijelaskan ke masyarakat. Misalnya pembiayaan yadnya atau renovasi sanggah bisa dilakukan tanpa jaminan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan bank konvensional,” jelasnya.
Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan berharap Diskusi Nasional ini menjadi energi baru bagi LPD memasuki tahun 2026 dengan semangat kolaborasi lintas sektor.
“Diskusi ini memberi motivasi besar, apalagi dengan dukungan konkret dari Bupati Gianyar. Kerja sama dengan PWI Bali juga penting agar pemberitaan tentang LPD lebih berimbang. Kita tidak menutup mata ada LPD bermasalah, tetapi banyak juga LPD yang memberi kontribusi nyata bagi desa adat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan LPD ke depan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari regulasi, teknologi informasi, permodalan, tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi agar LPD tetap relevan dan berdaya saing. (red)
